Budaya

Suku Batak: Juara Sarjana, tapi IPM Sumut Masih di Bawah Tetangga, Ini Tantangan Bobby Nasution

  • Februari 4, 2025
  • 0

Foto: Abdul Manan memberikan Materi Pengkaderan Data viral mengenai suku dengan jumlah sarjana terbanyak di Indonesia baru-baru ini menempatkan Suku Batak di posisi puncak. Prestasi ini patut diapresiasi,

Suku Batak: Juara Sarjana, tapi IPM Sumut Masih di Bawah Tetangga, Ini Tantangan Bobby Nasution

Foto: Abdul Manan memberikan Materi Pengkaderan

Data viral mengenai suku dengan jumlah sarjana terbanyak di Indonesia baru-baru ini menempatkan Suku Batak di posisi puncak. Prestasi ini patut diapresiasi, mengingat filosofi “anak sebagai harta” (anakkon hi do hamoraon di au) yang dipegang teguh masyarakat Batak, mendorong investasi besar-besaran dalam pendidikan anak. Namun, di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara—provinsi dengan mayoritas penduduk Suku Batak—justru tertinggal di angka 72,42 (2023), lebih rendah dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat (74,02), Aceh (73,50), dan Riau (74,50). Fakta ini memicu pertanyaan: Mengapa jumlah sarjana tinggi, tetapi kualitas hidup masyarakat belum optimal?
Data BPS 2023: IPM Sumatera Utara vs Provinsi Tetangga Provinsi IPM 2023 Peringkat Nasional Sumatera Utara 72,42 14, Riau 74,50 9, Sumatera Barat 74,02 11
Aceh 73,50 12, Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. Mengurai Kontradiksi: Sarjana Banyak, IPM Rendah

Indikator Pendidikan vs Kesehatan dan Ekonomi IPM diukur melalui tiga indikator: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Meski Suku Batak unggul di pendidikan (rata-rata lama sekolah tinggi), dua indikator lain menjadi titik lemah: Kesehatan: Angka harapan hidup di Sumut masih 69,3 tahun (di bawah rata-rata nasional 71,7 tahun).
Standar Hidup: Pendapatan per kapita Sumut hanya Rp14,8 juta/tahun, jauh di bawah Riau (Rp22,3 juta/tahun) yang kaya sumber daya alam.
Artinya, meski banyak sarjana dihasilkan, kualitas kesehatan dan daya beli masyarakat belum merata.

  1. Urbanisasi dan “Brain Drain”
    Banyak sarjana Batak memilih merantau ke Jakarta, Medan, atau luar negeri untuk mencari pekerjaan bergaji tinggi. Akibatnya, Sumut kehilangan SDM berkualitas yang seharusnya bisa mendorong pembangunan daerah. Data BPS menunjukkan, 21% lulusan S1/D4 Sumut bekerja di luar provinsi.
  2. Ketimpangan Pembangunan
    Pembangunan di Sumut terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Medan, sementara daerah pedesaan seperti Tapanuli, Nias, dan Karo masih tertinggal. Misalnya:
  3. Akses kesehatan: 40% puskesmas di daerah terpencil kekurangan tenaga medis.
  4. Infrastruktur: Hanya 65% desa di Sumut yang memiliki akses air bersih layak.
    Tantangan Bobby Nasution: Dari Pendidikan ke Kesejahteraan
    Pengamat politik Abdul Manan Siregar dari Top Sumatera News saat ditemui di Taman Baca menegaskan, kontradiksi ini harus menjadi prioritas kepala daerah terpilih, Bobby Nasution, yang akan dilantik Februari 2025.
    “Masyarakat Batak sudah membuktikan komitmennya di pendidikan. Sekarang, tugas pemerintah daerah mentransformasi SDM terdidik ini menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan. Fokus ke kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Siregar.
    Beberapa rekomendasi strategis untuk Bobby Nasution:
  5. Revolusi Kesehatan Daerah
    Membangun rumah sakit umum di kabupaten tertinggal seperti Nias Selatan dan Pakpak Bharat.
    Memperkuat program Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) untuk masyarakat miskin.
  6. Pemerataan Ekonomi
    Mengoptimalkan potensi pariwisata Danau Toba dan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai penyerap tenaga kerja.
    Mendukung UMKM berbasis komoditas lokal (kopi, karet, ikan) dengan akses pembiayaan dan pemasaran digital.
  7. Pencegahan “Brain Drain”
    Membuka program magang dan insentif bagi sarjana lokal untuk bekerja di Sumut.
    Menciptakan ekosistem start-up berbasis teknologi di Medan, Deli Serdang, dan Pematang Siantar.

Saatnya Mentransformasi Kebanggaan Menjadi Aksi Nyata Prestasi Suku Batak sebagai penghasil sarjana terbanyak adalah kebanggaan, tetapi IPM Sumut yang tertinggal adalah tamparan. Filosofi “anak sebagai harta” harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin masa depan “harta” tersebut tetap sehat, sejahtera, dan produktif di tanah sendiri. Bobby Nasution, sebagai pemimpin muda, diharapkan tidak hanya mengandalkan warisan politik, tetapi juga membawa terobosan untuk menjawab tantangan ini.
“Marsipature Hutanabe (membangun kampung halaman) bukan sekadar slogan. Ini adalah panggilan untuk bertindak,” pungkas Abdul Manan Siregar.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *